Reses di Bekasi Jaya Jadi Curhat Massal Korban Banjir, Infrastruktur Diminta Jangan Nunggu Viral Dulu
Reses Yadi Hidayat: Aspirasi Banjir Mengalir Deras, Warga Minta Pengawasan Jangan Ikut Hanyut. Dikasih 1.000 Suara, Warga Kini Minta Balasan: Minimal Banjirnya Jangan Ikut Nyoblos Tiap Tahun
— BEKASI TIMUR | Kegiatan reses anggota DPRD Kota Bekasi Komisi I dari partai Gerindra, Yadi Hidayat, di RW 008 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, di Senin siang, (16/2/2026).Acara reses ini berubah menjadi forum curhat kolektif warga yang berharap wakil rakyatnya bukan hanya rajin datang saat reses, tapi juga galak saat mengawasi kinerja Pemkot Bekasi—terutama soal penanganan banjir.
Reporter: Wahyu - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
Bagi warga, banjir bukan lagi peristiwa musiman, tapi sudah seperti “agenda tahunan yang tidak pernah absen”, lengkap dengan genangan, jalan rusak, dan aktivitas lumpuh.
Reses: Dari Serap Aspirasi ke Titip Pengawasan
Ketua RW 008, Ali Wardana, menegaskan bahwa reses punya arti penting karena menjadi jalur resmi menyampaikan kebutuhan riil warga.
Salah satu yang diapresiasi adalah program bantuan Rp100 juta per RW dari Pemkot Bekasi yang sudah berjalan di wilayahnya, dimanfaatkan untuk sarana lingkungan hingga operasional bank sampah.
“Program ini membantu, terutama untuk inventaris lingkungan dan penguatan bank sampah,” ujarnya.
Namun di balik apresiasi itu, warga menyelipkan harapan yang lebih besar: agar dewan tidak berhenti di fungsi penyalur program, tapi juga maksimal dalam fungsi pengawasan.
Banjir Masih Jadi “Pekerjaan Rumah Warisan”
Dalam dialog, aspirasi yang mencuat masih didominasi persoalan klasik perkotaan:
drainase, perbaikan jalan, penerangan, keamanan lingkungan—dan tentu saja banjir.
Warga menilai, tanpa pengawasan legislatif yang kuat, banyak program penanganan banjir berjalan lambat atau tidak tepat sasaran.
“Kalau pengawasan kenceng, harusnya yang dibangun duluan itu yang paling dibutuhkan warga terdampak banjir,” ujar seorang warga.
Kalimat itu disambut anggukan hadirin yang tampaknya sudah terlalu akrab dengan genangan.
Dewan: Aspirasi Akan Dikawal
Menanggapi hal tersebut, Yadi menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
Ia menyebut kegiatan di RW 008 merupakan reses ketiga dalam masa sidang, setelah sebelumnya menyerap aspirasi di wilayah lain termasuk Jakasetia.
Secara keseluruhan, ia menghimpun 159 usulan program, dengan sekitar 59 di antaranya telah terealisasi melalui mekanisme perencanaan daerah.
“Semua aspirasi akan kami kawal lewat Musrenbang maupun Pokir DPRD agar masuk prioritas pembangunan,” jelasnya.
Warga: Dikawal Sampai Mana?
Meski demikian, warga berharap pengawalan itu tidak berhenti di meja rapat.
Bagi mereka, ukuran keberhasilan bukan jumlah usulan yang masuk, tapi yang benar-benar dibangun.
“Yang penting bukan berapa usulan terkumpul, tapi berapa yang kelihatan hasilnya. Soalnya banjir juga ngitungnya bukan proposal, tapi tinggi air,” celetuk warga yang seharusnya disambut tawa.
Dan adakah warga Bekasi Timur yang sudah berdamai dengan musibah banjir sebagai anugerah, yang benar-benar bikin gerah anu?
Amanah 1.000 Suara
Yadi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan warga Bekasi Timur pada Pileg lalu, di mana ia meraih sekitar 1.000 suara dari wilayah tersebut.
Menurutnya, dukungan itu menjadi amanah untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu langsung ditimpali gurauan warga: “Makanya Pak, suaranya dulu kita titip… sekarang pengawasannya juga kita titip.”
Penutup: Harapan yang Menggenang Jangan Ikut Surut
Reses ditutup dengan dialog interaktif membahas solusi lingkungan dan peluang program pembangunan.
Namun satu benang merah yang terasa kuat dari sudut pandang warga: mereka tidak kekurangan forum bicara—mereka hanya kekurangan percepatan realisasi.
Bagi warga terdampak banjir, pengawasan dewan bukan sekadar fungsi lembaga, tapi harapan agar prioritas pembangunan benar-benar mendahulukan yang paling membutuhkan.
Sebab jika tidak, banjir akan tetap datang tepat waktu—sementara solusi masih menunggu giliran anggaran. [■]
Reporter: Wahyu - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
