Kasus Narkoba 3 ASN Kota Bekasi Jadi Alarm Birokrasi, Inspektorat Dipersoal!
Dugaan 3 ASN Bekasi Utara Terjerat Kasus Narkoba, Aktivis Minta Pengusutan Menyeluruh hingga Evaluasi Pengawasan
bekasi-online.com | Selasa, 26 Mei 2026, 08:17 WIB | Why/DR
— KOTA BEKASI | Dugaan keterlibatan tiga aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika menuai keprihatinan publik.
Ketiga ASN yang bertugas di Kelurahan Telukpucung dan Kelurahan Kaliabang Tengah itu dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
Aktivis sosial kemanusiaan sekaligus tokoh muda Kota Bekasi, Frits Saikat, menyatakan kasus tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut integritas dan moralitas aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi masyarakat Kota Bekasi.” ungkap Frits.
ASN merupakan pelayan publik yang dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.
“Ketika ada aparatur yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, maka yang tercoreng bukan hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga citra birokrasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Frits, dugaan penyalahgunaan narkotika oleh ASN berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus bertentangan dengan kewajiban ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ia menilai kasus tersebut perlu diusut secara komprehensif, tidak hanya berhenti pada proses hukum terhadap para terduga pelaku, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya persoalan lain yang berkaitan dengan pola hidup maupun sumber pembiayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan resmi sebagai ASN.
“Penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh, termasuk menelusuri sumber pendanaan yang digunakan serta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kasus ini,” kata Frits.
Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Frits.
Selain itu, Frits menyoroti aspek pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai pengakuan pimpinan wilayah yang baru mengetahui informasi tersebut dari luar institusi menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan deteksi dini perlu dievaluasi secara serius.
“Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme monitoring yang efektif terhadap perilaku dan kedisiplinan aparatur, sehingga potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal,” ujarnya.
Frits mendorong agar proses hukum dan pemeriksaan administrasi dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan ASN, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan tes narkoba secara berkala sebagai langkah pencegahan.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari aparatur yang bersih, sehat, dan berintegritas.
Karena itu, kasus yang terjadi di Bekasi Utara diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara.
“Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga amanah yang diberikan negara dan masyarakat.” tegasnya.
Penegakan hukum harus berjalan hingga tuntas, lanjut Frits Saikat lagi lebih serius dan tajam.
— KOTA BEKASI | Dugaan keterlibatan tiga aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika menuai keprihatinan publik.Ketiga ASN yang bertugas di Kelurahan Telukpucung dan Kelurahan Kaliabang Tengah itu dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
Aktivis sosial kemanusiaan sekaligus tokoh muda Kota Bekasi, Frits Saikat, menyatakan kasus tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut integritas dan moralitas aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi masyarakat Kota Bekasi.” ungkap Frits.
ASN merupakan pelayan publik yang dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.
“Ketika ada aparatur yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, maka yang tercoreng bukan hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga citra birokrasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Frits, dugaan penyalahgunaan narkotika oleh ASN berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus bertentangan dengan kewajiban ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ia menilai kasus tersebut perlu diusut secara komprehensif, tidak hanya berhenti pada proses hukum terhadap para terduga pelaku, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya persoalan lain yang berkaitan dengan pola hidup maupun sumber pembiayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan resmi sebagai ASN.
“Penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh, termasuk menelusuri sumber pendanaan yang digunakan serta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kasus ini,” kata Frits.
Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Frits.
Selain itu, Frits menyoroti aspek pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai pengakuan pimpinan wilayah yang baru mengetahui informasi tersebut dari luar institusi menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan deteksi dini perlu dievaluasi secara serius.
“Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme monitoring yang efektif terhadap perilaku dan kedisiplinan aparatur, sehingga potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal,” ujarnya.
Frits mendorong agar proses hukum dan pemeriksaan administrasi dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan ASN, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan tes narkoba secara berkala sebagai langkah pencegahan.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari aparatur yang bersih, sehat, dan berintegritas.
Karena itu, kasus yang terjadi di Bekasi Utara diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara.
“Harapan kami, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga amanah yang diberikan negara dan masyarakat.” tegasnya.
Penegakan hukum harus berjalan hingga tuntas, lanjut Frits Saikat lagi lebih serius dan tajam.
“Termasuk menelusuri jaringan peredaran narkotika yang terlibat, sehingga lingkungan pemerintahan Kota Bekasi benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” tutupnya. [■]
