Tahun 2026 Ini, Panpel Siapkan 4 Ekor Sapi Dibagi di 2 Titik; Kantor DPC PKB Kota Bekasi & Sudjatmiko Center
bekasi-online.com | Rabu, 27 Mei 2026, 14:53 WIB | Why/DR
“Alhamdulillah, dukungan pemerintah pusat sudah ada. Tinggal bagaimana proses pembebasan lahannya bisa segera diselesaikan agar pembangunan fisik dapat langsung berjalan. Ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.
— KOTA BEKASI | Di tengah hari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H di tahun 2025 ini, dinamika pembangunan infrastruktur Kota Bekasi kembali mengemuka.Selain agenda rutin penyembelihan hewan kurban yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi, perhatian publik juga tertuju pada percepatan proyek strategis flyover Bulak Kapal menuju Perumnas 3 yang kini masuk tahap krusial pembebasan lahan.
Kegiatan kurban yang rutin digelar setiap tahun itu menjadi momentum konsolidasi sosial sekaligus penguatan solidaritas kader.
Tahun ini, panitia menyiapkan empat ekor sapi yang dibagi di dua titik, yakni Kantor DPC Kota Bekasi dan Sudjatmiko Center.
Selain sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga dimaknai sebagai ruang mempererat hubungan antar kader dan memperkuat kontribusi politik yang berbasis kemaslahatan umat.
Anggota DPR RI sekaligus Kapoksi Komisi V, H. Sudjatmiko S.T., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai sosial dan kepedulian terhadap masyarakat.
Menurutnya, semangat Idul Adha bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi juga tentang menghadirkan manfaat nyata bagi warga melalui pembangunan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Kegiatan kurban ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus momentum mempererat kebersamaan. Di sisi lain, kami juga terus mendorong pembangunan infrastruktur agar masyarakat Bekasi mendapatkan akses transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman,” ujar Sudjatmiko.
Ia menilai proyek flyover Bulak Kapal merupakan salah satu kebutuhan mendesak mengingat kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik kepadatan lalu lintas.
Karena itu, pemerintah pusat disebut telah memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan proyek tersebut.
Proyek yang diarahkan menghubungkan Bulak Kapal menuju Perumnas 3 itu diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar.
Awalnya, pembiayaan konstruksi dirancang melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, seiring meningkatnya perhatian terhadap urgensi proyek tersebut, pendanaan fisik akhirnya diambil alih pemerintah pusat melalui skema bantuan presiden.
“Alhamdulillah, dukungan pemerintah pusat sudah ada. Tinggal bagaimana proses pembebasan lahannya bisa segera diselesaikan agar pembangunan fisik dapat langsung berjalan. Ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.
Tahap pembebasan lahan menjadi tantangan utama karena melibatkan sedikitnya 94 bidang rumah warga.
Pemerintah Kota Bekasi disebut diminta menyiapkan anggaran sekitar Rp120 miliar dalam kurun waktu dua bulan guna mempercepat proses pembebasan lahan.
Targetnya, seluruh proses administrasi dan pembayaran dapat dirampungkan paling lambat Juli 2026 agar pembangunan fisik segera dimulai.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu minimal enam bulan dengan target penyelesaian akhir pada Desember 2026 mendatang.
Namun, apabila pembebasan lahan mengalami keterlambatan, maka pelaksanaan pembangunan terancam tertunda meski dana konstruksi dari pusat telah tersedia.
Selain flyover, pengembangan kawasan Stasiun Bekasi juga masuk dalam agenda penataan transportasi perkotaan.
Salah satu rencana yang didorong adalah pembangunan Point of Drop (POD) di sisi barat Stasiun Bekasi, tepatnya di bawah kolong flyover Summarecon.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi simpul baru mobilitas warga Bekasi Barat dan Bekasi Selatan tanpa harus menumpuk di akses utama stasiun.
Sudjatmiko menilai integrasi transportasi menjadi kebutuhan penting bagi Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta dengan mobilitas harian yang sangat tinggi.
Menurutnya, penataan akses stasiun dan fasilitas parkir harus mampu mendukung perpindahan moda transportasi yang lebih tertib dan efisien.
“Kita ingin masyarakat lebih mudah mengakses transportasi publik. Angkutan umum, ojek online, hingga kendaraan pribadi harus bisa terintegrasi dengan baik sehingga kemacetan di sekitar stasiun dapat berkurang,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong pembangunan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat.
Saat ini fasilitas parkir motor bertingkat sudah tersedia di sisi utara stasiun, namun kapasitas kendaraan mobil dinilai masih belum memadai.
Penataan ini diarahkan agar angkutan umum dan transportasi daring dapat masuk langsung ke area stasiun tanpa menyebabkan antrean panjang di ruas jalan utama.
Skema integrasi transportasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan kronis di sekitar Stasiun Bekasi sekaligus mempercepat perpindahan penumpang antar moda transportasi.
Angkutan kota seperti trayek 09, 15, dan 09B direncanakan dapat terhubung langsung dengan kawasan parkir dan titik penurunan penumpang.
Di tengah meningkatnya mobilitas warga dan kebutuhan transportasi yang semakin kompleks, pembangunan flyover Bulak Kapal dan penataan kawasan Stasiun Bekasi dipandang bukan sekadar proyek infrastruktur.
