Apakah Kinerja Pj Walikota Anjlok di Mata Publik?

FORKIM Soroti Kinerja Pj. Walikota Bekasi di 34 Hari Masa Kerja Usai Dilantik 

bekasi-online.com, Senin 23 Oktober 2023, 15:15 WIB, YRN

KOTA BEKASI, bksOL - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi menyoroti secara tajam tugas kinerja Pj. Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad setelah ditetapkan sebagai Pj. Walikota pada 20 September 2023.

Lihat juga: Tak Hanya Rumah di Vila Galaxy, Eumah Firli Bahuri di jalan Kertanegara, Jaksel juga digeledah Polda Metro Jaya Kamis (26/10/2023)

Menurut Mulyadi, kebijakan Pj.Walikota Bekasi semakin menjauhkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Baca juga: Terus Lakukan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Pj. Walikota Bekasi Sambangi Ditjen Cipta Karya

"Kinerja yang diambil oleh Pj.Walikota Bekasi saat ini bisa di nilai tidak mampu menterjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga berbagai potensi masalah yang muncul di Kota Bekasi tidak terselesaikan dengan baik apalagi ia tidak memiliki gebrakan signifikan dalam menjalani roda Pemerintahan Kota Bekasi. Dan hari ini sudah 34 Hari bekerja tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi," tegas Mulyadi, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Dua Rumah Ketua KPK Firli Bahuri di Villa Galaxy Jakasetia Kota Bekasi & Jl. Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan Digeledah Polisi

Mulyadi mengatakan, Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak hanya sekedar melanjutkan atau menyelesaikan masa Jabatan sampai Pemilu yang akan datang. Walupun Pj. Walikota Bekasi bukan di pilih langsung oleh rakyat.

Baca juga: Walikota Bukannya Atasi Masalah Limbah Kali Bekasi, Eh Malah Ikutan Fashion Movement 2023? Ya Diprotes Forkim

Seharusnya ia benar-benar bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat serta menjalankan apa-apa yang menjadi kepentingan utama untuk masyarakat Kota Bekasi.

Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Cari Tahu Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?

  Langsung klik link foto berikut:  

Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi

 

Baca juga: HerKos: Belajar dari Para Pemimpin Kota Bekasi Sebelumnya, Umaro Tergantung Karakter Rakyatnya

"Pj.Walikota Bekasi terlihat bekerja dalam tekanan politik, gamang. Seperti tak memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian dalam melakukan putusan persoalan dalam melakukan mutasi dan rotasi yang seharusnya dilakukan penyegaran mengembalikan marwah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.” tekan Mulyadi.

Baca juga: Firli Bahuri Diperiksa Rabu 24/10 di Bareskrim Kasus Pemerasan Terhadap Menteri YSL, POLRI: Tak Ada Perlakuan Khusus

 

Apalagi saat ini kegaduhan serta ugal-ugalan dilakukan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Maraknya ASN tidak Netral menjelang Pemilu 2024 harus mendapat perhatian serius. Sangat berbahaya jika dibiarkan, paparnya lagi.

Baca juga: Pj Ketua TP PKK Kota Bekasi Yolla Kusuma Hadiri Outfit Of The Designers (OOTD) Batik WBK di Main Lobby Grand Galaxy Park

Mulyadi menambahkan, jika Pj. Walikota Bekasi RGM tidak ada kepentingan politik seharusnya berani, tegas mengambil sikap kembalikan marwah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini berkaitan dengan melihat fenomena eks-Walikota Bekasi Tri bawa 'Gerbong Keluarga' jadi Pejabat serta melakukan ratusan mutasi rotasi di Pemerintahan Kota Bekasi yang dilakukan mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto sebelum lengser yang dinilai adanya Nepotisme dan syarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Mengakali Gelombang PHK Massal, Pj Walikota Bekasi dan Sekda Akomodir 13 Ribu TKK Melalui Pengadaan Jasa Perorangan?

Mulyadi menyampaikan bahwa pengangkatan sejumlah anggota keluarga mantan Walikota Bekasi Tri dari Istri Walikota Bekasi, Adik kandung serta Adik ipar menduduki Jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1. Istri Tri Adhianto, Wiwiek Hargono sebagai Ketua Forum Kota Bekasi Sehat.
2. Adik kandung Tri Adhianto, Satia Sriwijayanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
3. Muhammad Solikhin, Kepala Dinas Binas Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi.

Mulyadi mengatakan fenomena ini menunjukkan akan hadirnya gejala nepotisme. Menurut dia, promosi Jabatan seharusnya didasarkan pada prestasi dan pengabdian. Saya kira itu gejala nepotisme yang kini mulai merebak lagi di kota Bekasi yakni penggunaan kekuasaan untuk mempromosikan anggota keluarga dalam proses penentuan dan peningkatan karier birokrasi.

Baca juga: Solikhin, Adik Ipar Tri Adhianto, Disorot Publik Karena Jadikan Dinas BMSDA sebagai Lumbung Proyek

"Pelarangan nepotisme politik harus segera di cegah. Hal ini menjadi bagian dari pembenahan sistem pemerintahan di era modern. Oleh karena itu, praktik nepotisme melalui Jabatan keluarga atau kerabat baik di politik maupun di Pemerintahan kini masih terjadi. Sebab, kami berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan Pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel. Jika praktik seperti ini semakin sering terjadi, seharusnya Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) meneruh perhatian," pungkasnya. [■]

Reporter: YRN/SR-TimRedaksi, Redaktur: DikRizal