Komisi V DPR RI Tinjau Sekolah Rakyat Bekasi, Soroti Kualitas Infrastruktur dan Kesiapan Operasional
bekasi-online.com | Jumat, 12 Juni 2026, 15:38 WIB | Why/DR
— CIKARANG | Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (12/6).Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, baik dari aspek kualitas konstruksi, kesiapan sarana pendukung, maupun efektivitas penggunaan anggaran menjelang dimulainya tahun ajaran 2026.
Dalam peninjauan tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Sudjatmiko, meninjau langsung progres pembangunan sekaligus berdialog dengan pelaksana proyek dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur yang mampu mendukung keberlangsungan pendidikan dalam jangka panjang.
Menurut Sudjatmiko, sejumlah aspek mendasar perlu mendapat perhatian serius, mulai dari ruang belajar, asrama siswa, sanitasi, akses air bersih, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan sistem konservasi air sebagai bagian dari perencanaan kawasan sekolah.
"Saya selalu mengingatkan pentingnya tampungan air di dalam tanah. Pada proyek ini belum tersedia sumur resapan khusus, padahal keberadaannya memiliki manfaat besar, baik untuk menjaga cadangan air tanah maupun sebagai sumber air." ujar Sudjatmiko.
"Selain itu, sumur resapan juga berfungsi menahan laju penurunan tanah sehingga bangunan dapat lebih awet dan tahan lama," imbuhnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, seiring upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun demikian, perluasan program tersebut harus diimbangi dengan kualitas pembangunan yang memadai dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, memastikan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi siap memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.
Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 yang berlokasi di Desa Sukamahi tidak hanya akan menerima peserta didik baru dari Kabupaten Bekasi, tetapi juga menjadi lokasi relokasi bagi siswa asal Kabupaten Bekasi yang selama ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan di Kota Bekasi.
Menurut Alamsyah, sekolah tersebut akan membuka sembilan rombongan belajar yang terdiri atas tiga kelas tingkat SD, tiga kelas tingkat SMP, dan tiga kelas tingkat SMA.
Setiap rombongan belajar akan diisi 30 siswa sehingga total daya tampung peserta didik baru mencapai 270 orang.
"Kuota yang tersedia sebanyak 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA," katanya.
Selain itu, sebanyak 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan Kota Bekasi akan dipindahkan ke fasilitas permanen yang telah disiapkan di Kabupaten Bekasi.
Dalam peninjauan tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Sudjatmiko, meninjau langsung progres pembangunan sekaligus berdialog dengan pelaksana proyek dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur yang mampu mendukung keberlangsungan pendidikan dalam jangka panjang.
Menurut Sudjatmiko, sejumlah aspek mendasar perlu mendapat perhatian serius, mulai dari ruang belajar, asrama siswa, sanitasi, akses air bersih, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan sistem konservasi air sebagai bagian dari perencanaan kawasan sekolah.
"Saya selalu mengingatkan pentingnya tampungan air di dalam tanah. Pada proyek ini belum tersedia sumur resapan khusus, padahal keberadaannya memiliki manfaat besar, baik untuk menjaga cadangan air tanah maupun sebagai sumber air." ujar Sudjatmiko.
"Selain itu, sumur resapan juga berfungsi menahan laju penurunan tanah sehingga bangunan dapat lebih awet dan tahan lama," imbuhnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, seiring upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun demikian, perluasan program tersebut harus diimbangi dengan kualitas pembangunan yang memadai dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, memastikan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi siap memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.
Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 yang berlokasi di Desa Sukamahi tidak hanya akan menerima peserta didik baru dari Kabupaten Bekasi, tetapi juga menjadi lokasi relokasi bagi siswa asal Kabupaten Bekasi yang selama ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan di Kota Bekasi.
Menurut Alamsyah, sekolah tersebut akan membuka sembilan rombongan belajar yang terdiri atas tiga kelas tingkat SD, tiga kelas tingkat SMP, dan tiga kelas tingkat SMA.
Setiap rombongan belajar akan diisi 30 siswa sehingga total daya tampung peserta didik baru mencapai 270 orang.
"Kuota yang tersedia sebanyak 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA," katanya.
Selain itu, sebanyak 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan Kota Bekasi akan dipindahkan ke fasilitas permanen yang telah disiapkan di Kabupaten Bekasi.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sasaran utama program berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat.
Proses seleksi calon peserta didik dilakukan melalui pemanfaatan basis data Kementerian Sosial yang selanjutnya diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Kunjungan Komisi V DPR RI menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Selain memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai target, pengawasan juga diarahkan agar Sekolah Rakyat mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bekasi.
Dengan target operasional pada tahun ajaran baru 2026, Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. [■]
Reporter: Wahyu/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL
Sasaran utama program berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat.
Proses seleksi calon peserta didik dilakukan melalui pemanfaatan basis data Kementerian Sosial yang selanjutnya diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Kunjungan Komisi V DPR RI menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Selain memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai target, pengawasan juga diarahkan agar Sekolah Rakyat mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bekasi.
Dengan target operasional pada tahun ajaran baru 2026, Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. [■]
Reporter: Wahyu/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL
Tags
Cikarang
Dinas Pendidikan
Disdik
DPR RI
H. Sudjatmiko
Kabupaten Bekasi
Kemendikdasmen
Pendidikan
Sekolah
Sekolah Rakyat