OPINI Didit Susilo : Pemilu Kali Ini Tak Saja Andalkan Popularitas, Elektabilitas, Isi Tas, Namun Terangan-Terangan Mengarah Cuan, Dendam dan Kasihan
bekasi-online.com, Sabtu 16 Maret 2024, 12:48 WIB
KOTA BEKASI, BksOL - Perhelatan pemilihan legislatif anggota DPRD Kota Bekasi 2024-2029 tinggal penetapan pleno tingkat KPU Kota Bekasi.
Dalam pertarungan elektoral kali ini tidak saja mengandalkan popularitas, elektabilitas, isi tas namun sudah terangan-terangan mengarah cuan, dendam dan kasihan. Pileg kali ini cacat moral dan brutal. Kok bisa?.
Baca juga: Ini Dia Daftar Caleg DPRD Kota Bekasi dan Caleg DPRD Provinsi Terpilih dari Hasil Rekap 13/Mar/2024 KPU kota Bekasi dengan Banyak Anomali
Cuan menjadi segalanya dan dendam politik kepada petahana yang kembali maju. Belenggu politik uang semakin menggurita, sadis hingga ke sel-sel pemilih.
Dulu dikenal serangan fajar, kali ini tiada waktu mau malam, sore dan siang bolong menerjang hari tenang. Politik uang telah menjadi api yang membara dalam arena pinleg, menciptakan pertarungan yang brutal dan penuh kejutan.
Banyak petahana yang tumbang karena tidak sanggup melakukan saweran. Jikapun memberikan uang transport ke TPS, ditiban timses caleg pendatang baru.
Jumlah cuan untuk tandem caleg DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI dan Capres bahkan mencapai Rp. 1 juta untuk satu KK (Kartu Keluarga).
Secara kasat mata yang paling sadis dan brutal terjadi di Dapil 3 Kec Rawalumbu-Bantargebang dan Mustikajaya yang menyediakan 11 kursi.
Di Dapil ini, ada petahana yang sudah menjabat 3 periode tumbang. Padahal setiap tahun sang petahana menyalurkan hak konstitusi melalui dana pokir/aspirasi untuk pembangunan sebesar 2 hingga 3 miliar yang dicover APBD.
Bayangkan dana APBD untuk pembangunan warga dari usulan yang dewan, sekitar Rp. 30 miliar selama menjabat.
Sumbangsih itu harus ditukar dengan cuan cashflow yang kisaran Rp 100 - Rp 300 ribu yang diberikan timses (tim sukses) bayangan caleg pendatang baru.
Pemilih cenderung memilih yang memberikan uang kontan. Akibatnya sang petahana ditinggalkan pemilih dan suaranya tidak signifikan.
Di Dapil ini hampir semua struktur warga mulai LPM, BKM, RW dan RT terlibat bahkan berani membuat kontrak politik.
Para petahana juga memanfaatkan mereka dengan mendorong pembangunan melalui aspirasi lebih awal agar suaranya signifikan.
Namun mirisnya pembangunan via aspirasi itu tidak ada dampak bahkan ada caleg yang sudah kontrak politik di satu RW hanya mendapatkan 14 suara di 11 TPS.
Untuk Dapil 1 Kec Bekasi Timur - Kec Bekasi Selatan yang menyediakan 10 kursi DPRD.
Pertarungan begitu panas, brutal dan saling menggunakan kekuatas simpatisan. Selisih antar caleg internal yang hanya puluhan harus menyeret Ketua PPK Bekasi Timur dinonaktifkan karena dituduh menggelembungkan suara pesanan caleg.
Tentunya dengan imbalan cuan dan melibatkan calo para mantan penyelenggara.
Di Dapil yang lain juga hampir sama dan hanya modus melakukan serangan fajar yang berbeda.
MODUS KECURANGAN
Praktik beli suara menjadi modus kecurangan konvensional yang kerap berlangsung di tiap pemilu.
Calon anggota legislatif menjanjikan apa yang disebut 'uang transportasi' jika pemilih yang berada di dekat lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) memilih dia.
Pemberian 'uang transportasi', bakal diberikan lagi begitu pemilih tersebut dipastikan telah mencoblos namanya di surat suara.
Jeda istirahat makan siang menjadi waktu paling rawan terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara.
Di waktu yang cukup panjang itu TPS tak ada yang mengawasi. Para saksi pun biasanya akan lengah karena ada jam istirahat.
Di situlah surat suara yang lebih bisa dicoblos untuk kepentingan pihak tertentu. Begitu juga kecurangan secara berjenjang yang dilakukan oknum PPK, Caleg dan pengurus parpol.
BAWASLU SEPERTI MACAN OMPONG
Sayangnya Bawaslu Kota Bekasi seperti macan ompong jadi wasit karena hanya menunggu laporan dari para kontestan.
Sayangnya Bawaslu Kota Bekasi seperti macan ompong jadi wasit karena hanya menunggu laporan dari para kontestan.
Untuk beraksi dengan keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus yang diduga melibatkan praktik politik uang atau money politic dalam Pemilu 2024.
Baca juga: Caleg DPR RI Ranny Fahd Arafiq Diduga Lakukan Serangan Fajar di Depok dan Caleg DPRD Kota Bekasi, Faisal, SE di Pondokgede Langsung Viral di Media
Tanggapan ini muncul banyaknya laporan yang ujung-ujung tidak memenuhi bukti materi. Jika lebih aktif kemarin pasti Bawaslu dan Gakkumdu bisa tangkap tangan para pelaku serangan fajar.
Seharusnya Bawaslu diberikan tambahan wewenang untuk menindak praktik money politic, yang sering kali sulit untuk dipantau oleh masyarakat.
Baca juga: Bukber dengan Wartawan, Gani Muhamad Menjawab Pertanyaan Seputar Agenda Peningkatan Kondusifitas di Kota Bekasi, Persiapan Arus Mudik Lebaran, Isu Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pemkot
Bawaslu harus proaktif dalam mengumpulkan bukti, melebihi fungsi mereka yang tidak hanya terbatas pada penerimaan laporan, tetapi juga investigasi dugaan money politic.
Sebelumnya, Bawaslu telah mengkonfirmasi penerimaan laporan terkait dugaan politik uang dari berbagai pihak.
Namun seperti mandeg dan repotnya ada pelapor yang malah mencabut laporannya. Ada apa?.
Jika proses Pileg yang brutal seperti ini, apa mungkin menghasilkan anggota DPRD Kota Bekasi 2024 -2029 yang aspiratif, profesional dan beretika. Kita Tunggu!!! [■]
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL