Lagi-Lagi Perusahaan di Bekasi Tidak Bayarkan Upah Sebagaimana Mestinya Jelang Lebaran

PT . HAMATEK INDO Tak Bayar Upah Sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi Sejak Tahun 2013 sampai 2023

bekasi-online.com, Kamis 4 April 2024, 15:53 WIB

KAB BEKASI, BksOL - PT.HAMATEK INDO, yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kp.Serang, Rt 03, RW 03, Desa Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, perusahaan ini bergerak di bidang Kontraktor dengan jumlah karyawan sekitar 80 orang.

Baca juga: PT GPI atau Yayasan Tenaga Kerja AJA Kota Bekasi Yang Berusaha Hindari Pemberian THR Bagi ke 78 Buruh & Karyawannya?

PT. Hamatek Indo adalah perusahan general kontraktor dan supplier untuk sektor industri yang memiliki layanan sebagai berikut: Design, Manufacture, Installation, Commissioning and Trial Servicing, Consulting, Modification.

Baca juga: Kerja Buruh Melebihi Kapasitas Kemampuan Kerja Buruh, Bahkan Gak Dapat THR, Samsung Rio Da Jeneiro Dituntut

PT. Hamatek Indo didirikan pada tahun 1998 dan kini sudah menyelesaikan lebih dari 250 project. Salah satu proyeknya yang terkenal adalah revitalisasi Stasiun Kereta Api Kota Bekasi pada masa pandemi tahun 2020 lalu.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Gelar Serentak Gerakan Pangan Murah (GPM) di Seluruh 12 Kecamatan di Kota Bekasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, No. TK 04.01/ 735/P/PP/Disnaker, tanggal 27 Januari 2023, PT. HAMATEK INDO yang telah

memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak 27 Januari 2023 sampai 26 Januari 2025.

Baca juga: Gani Muhamad: Selamat Bertugas Kepada Seluruh Personil, Semoga Keikhlasannya Dalam Bertugas Jadi Ladang Amal Ibadah untuk Aparat Petugas Sekalian

Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin seorang karyawan dibagian Staff di Divisi Human Resources Department & General Affair (HRD & GA) yang bekerja sejak 03 Juni 2012.

Baca juga: Rencana Aksi Demo Forum Kelompok Penuntut Pesangon (FKP3) Pensiunan Karyawan BRI Mendapat Sorotan Negatif dari Berbagai Kalangan

Pada pada tanggal 24 Januari 2023, Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin pernah melaporkan tentang Dugaan Pelanggaran Normatif yaitu Pembayaran Upah di PT. Hamatek Indo yang selalu di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Jalan Husni Hamid No. 6, Karawang Barat 41311.

Baca juga: Warga & Tokoh Bekasi Tolak Kaesang jadi Walikota Bekasi seperti Ditolaknya Jadi Kandidat Cawalkot Depok juga Kandidat Cagub DKI Jakarta

Baca juga: Ada Apa Pj Walikota Raden Gani Muhamad Mengundang Anggota DPRD Bukber di Resto Bandar Jakarta, Mall Summarecon?

Laporan tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, namun hasil Pengawasan dari Pengawai Pengawas Ketenagakerjaan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II di Karawang, bukan nya menerbitkan Nota Hasil Pengawasan berupa “Kekurangan Upah yang harus dibayar oleh Perusahaan”.

Baca juga: Ini Dia Daftar Caleg DPRD Kota Bekasi dan Caleg DPRD Provinsi Terpilih dari Hasil Rekap 13/Mar/2024 KPU kota Bekasi dengan Banyak Anomali

Baca juga: Kritisi Kebijakan Pj. Walikota Bekasi, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung Kementrian Dalam Negeri, Eh Dijawab Santai Oleh Gani Muhamad

Akan tetapi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan hanya menyatakan bahwa “Perusahaan akan melaksanakan semua ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku secara bertahap karena perusahaan dalam kondisi keuangan yang sulit dibuktikan dengan laporan keuagan 3 (tiga) tahun berturut-turut yang mengalami kerugian, (Hasil Pengawasan Terlampir);

Baca juga: Ustadz Ahmad Syaikhu Isi Tausiah di Masjid Al Ihsan Jakpermai & Silaturahim dengan DKM Al Ihsan & Jama’ah I’tikaf

PT. HAMATEK INDO , melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) secara Sepihak terhadap Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin sejak 4 Januari 2024, dengan alasan “Press Release Kasus PT.HAMATEK INDO Halaman 2 Efisiensi untuk mencegah Kerugian”.

Baca juga: Titipkan Kendaraan Anda, Mobil ataupun Motor di Polres atau Polsek Terdekat

Sementara yang mana Perusahaan sampai saat ini masih berjalan seperti biasa nya. Kasus PHK ini saat ini sedang dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tinggal menunggu Anjuran Tertulis;

Melalui Kuasa Hukumnya, Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin meminta Perlindungan Hukum kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BOYKE PERMANA & Partners” dan menuntut agar Pihak Perusahaan membayar Hak-Hak Karyawan sebagai berikut :

1. Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dan lain lain;
2. Membayar Kekurangan Upah yang sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, pembayaran upah nya dan jangan Hari Raya Keagamaan (THR), selalu di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi;
3. Melakukan Penegakkan Hukum atas adanya dugaan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yaitu yaitu Pembayaran Upah di PT. Hamatek Indo yang selalu di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten sejak tahun 2013 sampai tahun 2023;

Kami Machmud Permana, S.E, S.H, M.H, sebagai Penerima Kuasa dari Klien Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin telah melaporkan Dugaan Pelanggaran Hak Normatif oleh Perusahaan kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II di Karawang, sejak tanggal 9 Februari 2024.

Namun setelah berjalan selama 55 (lima puluh lima) hari, tepatnya sampai dengan hari ini Kamis 4 April 2024, kami belum mendapat kabar bagaimana perkembangan/progress hasil Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Wilayah II di Karawang nya tersebut di atas.

Oleh karena tindakan Perusahaan telah berpotensi merugikan klient kami dengan rincian sebagai berikut:

1. Total Kekurangan Upah Sejak Tahun 2013 Sampai Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 275.777.652,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujub ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); Press Release Kasus PT.HAMATEK INDO Halaman 3
2. Total Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan ( Thr ) Upah Sejak Tahun 2013 Sampai Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.981.471,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Kami juga telah mengirim Surat Permohonan Bantuan Tindak Lanjut (Follow Up) atas kasus ini kepada Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3 ) di Kementrian Ketenagakerjaan, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51 DKI Jakarta 12275.

Berdasarkan seluruh fakta di atas, kami meminta kepada Yang Terhormat Kepala UPTD, Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kota Bekasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah dalam Urusan Ketenagakerjaan untuk segera memproses pengaduan ini dan melakukan tindakan;

1. Memanggil dan memeriksa Pimpinan PT HAMATEK INDO yang beralamat di di Jalan MT. Haryono Kp. Serang, RT 03, RW 03, Desa Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi. 16340;
2. Melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Nota Penetapan terkait pelanggaran upah di PT HAMATEK INDO;
3. Melakukan tindakan Pro Justitia bila mana pihak PT HAMATEK INDO tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban nya.
4. Melakukan segala langkah penyelesaian sesuai wewenang yang dimiliki oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Press Release ini kami sampaikan Terimakasih atas Perhatian dan Kerjasamanya.

Kota Bekasi. 4 April 2024

Kuasa Hukum Sdr. Mohamad Guntur Suprihatin

MACHMUD PERMANA, S.E, S.H, M.H