Tri Adhianto Janji Ducting Mulai di Perum 3, Tapi Warga Tanya: "Duit Rp120M Flyover Bulak Kapal Udah Dipakai Buat Apa Aja?"
Bayangkan hidup di bawah jaring laba-laba raksasa berbahan fiber optik. Itulah keseharian warga Bekasi. Kini, Wali Kota Tri Adhianto datang dengan janji manis: "Tiga tahun lagi bebas!" Tiga tahun? Bagi warga yang setiap hari deg-degan takut kesetrum atau internet putus saat hujan, tiga tahun terasa seperti menunggu kiamat. Sementara itu, pembebasan lahan Flyover Bulak Kapal sudah makan anggaran Rp120 miliar, tapi fisik baru mulai Oktober. Apakah ini strategi "pelan-pelan asal kelar" atau ada yang salah hitung?
— KOTA BEKASI | Di tengah hiruk-pikuk janji politik Walikota Tri Adhianto, pasca shalat Jumat di Masjid Jami Nurul Ittihad pada 11 September 2026, terdengar sebuah target ambisius: Kota Bekasi bebas kabel semrawut dalam tiga tahun.
Bagi birokrat, ini mungkin sekadar angka dalam laporan kinerja. Namun bagi warga Bekasi yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang kabel kusut yang rawan korsleting dan tiang listrik miring, ini adalah soal nyawa dan hak atas kota yang layak huni.
Pertanyaannya bukan lagi "apa rencananya?", melainkan "di mana uang rakyat selama ini?" dan "mengapa penataan baru dimulai sekarang?"
Perumnas 3: Laboratorium atau Ujian Kesabaran?
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengumumkan bahwa pengerjaan ducting (penataan kabel bawah tanah) akan segera dimulai di Perumnas 3 dalam dua minggu ke depan. Kawasan ini dipilih sebagai proyek percontohan. Namun, warga berhak curiga: Apakah Perumnas 3 dipilih karena urgensi keselamatan warganya, atau karena kemudahan akses politis untuk pencitraan?
Selama bertahun-tahun, keluhan warga mengenai estetika kota yang rusak dan bahaya infrastruktur telekomunikasi yang tidak tertata telah diabaikan.
Target "tiga tahun" untuk seluruh wilayah Bekasi terdengar muluk-muluk jika melihat track record pembenahan infrastruktur sebelumnya. Warga menuntut kejelasan:- Transparansi Anggaran: Berapa total biaya untuk proyek ducting ini? Apakah menggunakan APBD murni atau melibatkan swasta? Jika melibatkan swasta, apakah ada kenaikan tarif layanan internet/listrik yang dibebankan kepada konsumen?
- Jaminan Kualitas: Bagaimana jaminan bahwa kabel-kabel baru tidak akan kembali semrawut dalam lima tahun ke depan? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan jalan akibat pemasangan ducting yang buruk?
Flyover Bulak Kapal: Rp120 Miliar untuk Lahan, Kapan Fisiknya?
Tri Adhianto bangga menyatakan bahwa pembebasan lahan untuk Flyover Bulak Kapal telah selesai dengan anggaran mencapai Rp120 miliar. Angka yang fantastis. Namun, bagi warga yang terjebak kemacetan parah di koridor tersebut setiap harinya, kabar bahwa "pengerjaan fisik baru mulai Oktober 2026" adalah tamparan keras.
Warga bertanya: Mengapa ada jeda waktu antara selesainya pembebasan lahan dan dimulainya konstruksi? Apakah ada inefisiensi birokrasi yang memperlambat proses? Setiap bulan penundaan adalah kerugian ekonomi bagi jutaan pengendara dan pedagang kecil di sekitar Bulak Kapal. Janji "manfaat langsung" seperti yang diucapkan Tri terasa hampa ketika realitas kemacetan masih mencekik napas warga.
Pasar Baru: Relokasi atau Penggusuran Halus?
Narasi "penataan" Pasar Baru seringkali menjadi eufemisme bagi penggusuran. Pemkot berencana merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari luar area pasar ke rooftop atau bagian dalam yang telah direnovasi. Terdengar manis di atas kertas, namun mari kita lihat dari kacamata ekonomi kerakyatan:
- Aksesibilitas: Pemasangan lift dan awning di rooftop memang memudahkan akses fisik, tetapi apakah itu memudahkan akses ekonomi? Sejarah menunjukkan bahwa relokasi PKL ke lantai atas sering kali mematikan usaha mereka karena berkurangnya visibilitas dan kunjungan pembeli spontan.
- Kesiapan Infrastruktur: Apakah fasilitas pendukung seperti sanitasi, sirkulasi udara, dan keamanan di rooftop sudah benar-benar siap sebelum paksaan relokasi dilakukan? Ataukah warga akan dibiarkan beradaptasi sendiri dengan ketidaknyamanan baru?
Pengaspalan Jalan Prof. Moh. Yamin memang diperlukan, tetapi kebersihan dan ketertiban pasar tidak hanya dicapai dengan aspal baru. Itu dicapai dengan mendengarkan keluh kesah pedagang tentang sewa tempat, keamanan, dan kepastian berusaha, bukan sekadar memindahkan mereka demi estetika foto pejabat.
Tuntutan Warga: Bukan Doa, Tapi Akuntabilitas
Di akhir pernyataannya, Tri Adhianto mengajak masyarakat untuk memberikan "doa, dukungan, dan kontribusi". Ini adalah pola klasik yang melempar beban keberhasilan pembangunan kepada rakyat, sementara otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan elit birokrasi.
Warga Bekasi tidak butuh doa agar pembangunan berjalan lancar. Warga Bekasi butuh:- Audit Publik: Buka data kontrak pengadaan material ducting dan konstruksi flyover. Pastikan tidak ada mark-up harga yang merugikan negara.
- Partisipasi Nyata: Libatkan perwakilan warga dan pedagang dalam perencanaan detail relokasi Pasar Baru, bukan sekadar sosialisasi satu arah.
- Sanksi Jelas: Tetapkan sanksi tegas bagi penyedia layanan telekomunikasi yang lalai menata kabelnya, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah untuk membereskan kekacauan yang mereka ciptakan.
Target tiga tahun bebas kabel semrawut bisa jadi kenyataan, tetapi hanya jika Pemkot Bekasi berhenti memandang warga sebagai objek pembangunan, dan mulai memperlakukan mereka sebagai mitra pengawas yang kritis.
Jika tidak, janji Tri Adhianto hanyalah another empty promise di atas tumpukan kabel yang terus membelit leher Kota Bekasi.
Bekasi Bangun, Warga Jangan Tertipu. [■]
Reporter: TIM INVESTIGASI - Editor: DikRiz/Bekasi-OL
Bayangkan hidup di bawah jaring laba-laba raksasa berbahan fiber optik. Itulah keseharian warga Bekasi. Kini, Wali Kota Tri Adhianto datang dengan janji manis: "Tiga tahun lagi bebas!" Tiga tahun? Bagi warga yang setiap hari deg-degan takut kesetrum atau internet putus saat hujan, tiga tahun terasa seperti menunggu kiamat. Sementara itu, pembebasan lahan Flyover Bulak Kapal sudah makan anggaran Rp120 miliar, tapi fisik baru mulai Oktober. Apakah ini strategi "pelan-pelan asal kelar" atau ada yang salah hitung?
— KOTA BEKASI | Di tengah hiruk-pikuk janji politik Walikota Tri Adhianto, pasca shalat Jumat di Masjid Jami Nurul Ittihad pada 11 September 2026, terdengar sebuah target ambisius: Kota Bekasi bebas kabel semrawut dalam tiga tahun.Pertanyaannya bukan lagi "apa rencananya?", melainkan "di mana uang rakyat selama ini?" dan "mengapa penataan baru dimulai sekarang?"
Perumnas 3: Laboratorium atau Ujian Kesabaran?
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengumumkan bahwa pengerjaan ducting (penataan kabel bawah tanah) akan segera dimulai di Perumnas 3 dalam dua minggu ke depan. Kawasan ini dipilih sebagai proyek percontohan. Namun, warga berhak curiga: Apakah Perumnas 3 dipilih karena urgensi keselamatan warganya, atau karena kemudahan akses politis untuk pencitraan?
Selama bertahun-tahun, keluhan warga mengenai estetika kota yang rusak dan bahaya infrastruktur telekomunikasi yang tidak tertata telah diabaikan.
Target "tiga tahun" untuk seluruh wilayah Bekasi terdengar muluk-muluk jika melihat track record pembenahan infrastruktur sebelumnya. Warga menuntut kejelasan:
- Transparansi Anggaran: Berapa total biaya untuk proyek ducting ini? Apakah menggunakan APBD murni atau melibatkan swasta? Jika melibatkan swasta, apakah ada kenaikan tarif layanan internet/listrik yang dibebankan kepada konsumen?
- Jaminan Kualitas: Bagaimana jaminan bahwa kabel-kabel baru tidak akan kembali semrawut dalam lima tahun ke depan? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan jalan akibat pemasangan ducting yang buruk?
Flyover Bulak Kapal: Rp120 Miliar untuk Lahan, Kapan Fisiknya?
Tri Adhianto bangga menyatakan bahwa pembebasan lahan untuk Flyover Bulak Kapal telah selesai dengan anggaran mencapai Rp120 miliar. Angka yang fantastis. Namun, bagi warga yang terjebak kemacetan parah di koridor tersebut setiap harinya, kabar bahwa "pengerjaan fisik baru mulai Oktober 2026" adalah tamparan keras.
Warga bertanya: Mengapa ada jeda waktu antara selesainya pembebasan lahan dan dimulainya konstruksi? Apakah ada inefisiensi birokrasi yang memperlambat proses? Setiap bulan penundaan adalah kerugian ekonomi bagi jutaan pengendara dan pedagang kecil di sekitar Bulak Kapal. Janji "manfaat langsung" seperti yang diucapkan Tri terasa hampa ketika realitas kemacetan masih mencekik napas warga.
Pasar Baru: Relokasi atau Penggusuran Halus?
Narasi "penataan" Pasar Baru seringkali menjadi eufemisme bagi penggusuran. Pemkot berencana merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari luar area pasar ke rooftop atau bagian dalam yang telah direnovasi. Terdengar manis di atas kertas, namun mari kita lihat dari kacamata ekonomi kerakyatan:
- Aksesibilitas: Pemasangan lift dan awning di rooftop memang memudahkan akses fisik, tetapi apakah itu memudahkan akses ekonomi? Sejarah menunjukkan bahwa relokasi PKL ke lantai atas sering kali mematikan usaha mereka karena berkurangnya visibilitas dan kunjungan pembeli spontan.
- Kesiapan Infrastruktur: Apakah fasilitas pendukung seperti sanitasi, sirkulasi udara, dan keamanan di rooftop sudah benar-benar siap sebelum paksaan relokasi dilakukan? Ataukah warga akan dibiarkan beradaptasi sendiri dengan ketidaknyamanan baru?
Pengaspalan Jalan Prof. Moh. Yamin memang diperlukan, tetapi kebersihan dan ketertiban pasar tidak hanya dicapai dengan aspal baru. Itu dicapai dengan mendengarkan keluh kesah pedagang tentang sewa tempat, keamanan, dan kepastian berusaha, bukan sekadar memindahkan mereka demi estetika foto pejabat.
Tuntutan Warga: Bukan Doa, Tapi Akuntabilitas
Di akhir pernyataannya, Tri Adhianto mengajak masyarakat untuk memberikan "doa, dukungan, dan kontribusi". Ini adalah pola klasik yang melempar beban keberhasilan pembangunan kepada rakyat, sementara otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan elit birokrasi.
Warga Bekasi tidak butuh doa agar pembangunan berjalan lancar. Warga Bekasi butuh:
- Audit Publik: Buka data kontrak pengadaan material ducting dan konstruksi flyover. Pastikan tidak ada mark-up harga yang merugikan negara.
- Partisipasi Nyata: Libatkan perwakilan warga dan pedagang dalam perencanaan detail relokasi Pasar Baru, bukan sekadar sosialisasi satu arah.
- Sanksi Jelas: Tetapkan sanksi tegas bagi penyedia layanan telekomunikasi yang lalai menata kabelnya, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah untuk membereskan kekacauan yang mereka ciptakan.
Target tiga tahun bebas kabel semrawut bisa jadi kenyataan, tetapi hanya jika Pemkot Bekasi berhenti memandang warga sebagai objek pembangunan, dan mulai memperlakukan mereka sebagai mitra pengawas yang kritis.
Jika tidak, janji Tri Adhianto hanyalah another empty promise di atas tumpukan kabel yang terus membelit leher Kota Bekasi.
Reporter: TIM INVESTIGASI - Editor: DikRiz/Bekasi-OL
Tags
Dinas Bina Marga
Dinas BMSDA
Dinas Perkimtan
Dinas Tata Ruang
Disperkimtan
Distaru
Revitalisasi
Tata Kota
Tri Adhianto
Walikota Bekasi