Masih Ada ASN Lakukan Politik Praktis, Pj Walikota Tak Ada Nyali?

Forkim: Netralitas ASN di Ujung Tanduk, Pj. Walikota Tidak Punya Nyali

bekasi-online.com, Senin 6 November 2023, 15:51 WIB

Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi kepada awak media, Senin (6/11/2023).

BEKASI, BksOL - Salah satu tugas Penjabat Kepala Daerah adalah mengawal jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Birokrasi agar tetap bekerja secara netral di tengah proses tahapan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi kepada awak media, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Apakah Netralitas Pj Walikota Bekasi Bisa Dipertanyakan dalam Pemilu Mendatang?

"Karena, seorang Penjabat Kepala Daerah perlu memiliki rekam jejak bersih dari perbuatan melanggar netralitas ASN di masa lalu. Bahwa komitmen netralitas sangat penting untuk menjaga politisasi Birokrasi di Kota Bekasi menjelang Pemilu nanti," tegas Mulyadi.

Baca juga: Demo Mahasiswa GERAM di depan Kantor Pemkot Bekasi karena ASN Tidak Netral dan Lakukan Politik Praktis

Mulyadi mengatakan terkait keterlibatan oknum Lurah menjadi Komunitas Ngopi Bro sekaligus mengadakan acara Ngopi Bro di wilayah Kelurahan Mustika Jaya bukan hanya dilakukan oleh Kelurahan Mustika Jaya saja disinyalir 56 Kelurahan ikut terlibat dalam praktek sosialisasi Ngopi Bro untuk kepentingan Tri Adhianto menuju Pilkada 2024 mendatang.

"Saya menduga Komunitas Ngopi Bro tersebut ada koordinatornya yaitu Camat di 12 Kecamatan terlibat di masing-masing, mereka menjadi koordinator Komunitas Ngopi Bro tersebut," paparnya.

Mulyadi menilai jika hal ini dibiarkan terjadinya Fragmentasi dalam Birokrasi jika terkotak-kotak dalam berbagai kepentingan politik akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Pemkot Wajib Persiapkan Mental Para TKK Agar Tak Bergantung & Berharap Jadi P3K atau ASN Semata, Aleg DPRD Kota Bekasi Ini Beri Saran Out of The Box

Pelayanan publik harus adil dan dapat diakses oleh semua kelompok dan golongan dalam masyarakat 'Spoil System' menjadikan pelayanan publik menjadi mahal dan rawan korupsi.

“Pj. Walikota Bekasi menggelar sosialisasi Netralitas ASN sekaligus mengikrarkan profesionalitas ASN itu hanya sebatas mengugurkan kewajiban sebagai Kepala Daerah,” tukas Mulyadi tajam.

Acara tersebut adalah panggungnya untuk berbohong, kabarnya acara tersebut tertutup dianggap tidak terbuka kita mengetahui kita Seluruh kebijakan Pemerintah kota Bekasi saat ini tidak pernah terbuka, yang terbuka ucapan bohongnya itu, ngibulnya doang yang terbuka, ucap Mulyadi.

Baca juga: Apakah Kinerja Pj Walikota Anjlok di Mata Publik? FORKIM Soroti Kinerja Pj. Walikota Bekasi di 34 Hari Masa Kerja Usai Dilantik 

Kegiatan tersebut, sambung Mulyadi, dihadiri langsung oleh Pj. Walikota Bekasi Gani Muhammad didampingi oleh Sekretaris Daerah Junaedi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nessan Sujana, beserta Ketua Badan Pengawas Pemilu, Vidya Nurrul Fathiya.

"Pj. Walikota Bekasi, Raden Gani tidak mampu menuntaskan Persoalan terkait dengan Netralitas ASN dan birokrasi kota Bekasi, makin jauh dari perbaikan menghadapi Pemilu 2024 mendatang itu membuktikan bahwa ia ada utusan partai politik membawa misi politik kepentingan yang tidak baik untuk masyarakat Kota Bekasi tetap kita harus curigai politik busuk dibelakang headline yang seolah-olah konstitusional," cetus Mulyadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kumpulkan Ratusan Penjabat Kepala Daerah Mulai dari Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia di Istana

Mulyadi mengatakan Pj. Walikota Bekasi harus kembalikan ratusan ASN ke jabatan semula/setara karena penonjoban yang tidak sesuai peraturan perUU oleh mantan Eks-Walikota Tri Adhianto, satu bulan sebelum lengser hal ini akan menjadi Gangguan dan Intervensi Politik pada ASN akan berpengaruh pada kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

Baca juga: Pj Walikota Disomasi oleh Pengacara Kamaruddin Simanjuntak, SH. Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi Siap Bantu Secara Politis Maupun Secara Konkrit

“Jika Pj. Walikota Bekasi tidak mampu mengembalikan ratusan ASN ke jabatan semula artinya Pj. Walikota Bekasi ikut serta dalam mempolitisasi birokrasi secara diam-diam selama masa Jabatannya sebagai Pj. Walikota Bekasi,” kritik Mulyadi.

“Apalagi masa Jabatan Penjabat Kepala Daerah kali ini akan jauh lebih panjang ketimbang masa Jabatan Penjabat Kepala Daerah pada Pilkada-pilkada terdahulu,” imbuhnya lagi.

Kini, saya mengingatkan untuk Pj. Walikota Bekasi dan ASN Pemkot Bekasi ingat hidup kita hanya titipan bak kata orang Jawa; Urip iku mung sakdremo mampir ngombe (hidup itu sementara, tak lebih seperti orang singgah untuk minum)," imbuhnya mengakhiri. [■]

Reporter: TimRedaksi, Redaktur: DikRizal